Kemenkop UKM dan Kemendag Harus Lebih Perhatikan UMKM Furnitur

18-07-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid mengimbau Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memberikan perhatian lebih terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) utamanya usaha milik masyarakat kecil yang memiliki potensi sebagai produk unggulan di berbagai daerah. Abdul mengungkapkan, salah satu UMKM yang berpotensi besar untuk dikembangkan secara lebih mendalam adalah produk furnitur.

 

“UMKM harus dilindungi dengan cara pengawasan yang menguntungkan usaha kecil. Furnitur adalah salah satu UMKM yang berpotensi besar. Seperti di Jepara, mereka perlu mendapatkan perhatian pada sektor perizinan kayu. Kami meminta agar regulasi tentang perizinan disederhanakan, sehingga mereka mudah mendapatkan kayu. Jangan lagi ada regulasi yang berbelit-belit,” ujar Abdul usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan, Sekretaris Kementerian  Koperasi dan UKM dan Ketua KPPU, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

 

Lebih lanjut, legislator daerah pemilihan Jawa Tengah II ini mendorong, baik Kemenkop dan UKM maupun Kemendag untuk membuka jalan pasar furnitur menembus pasar internasional. Abdul meminta Kemenkop-UKM dan Kemendag untuk bekerjasama membuka pameran furnitur UMKM unggulan milik berbagai daerah.

 

“Furnitur merupakan UMKM yang memiliki potensi mendunia. Dalam beberapa kunjungan terakhir ke berbagai negara seperti di Amerika Serikat dan Rusia, saya melihat produk UMKM unggulan Indonesia terutama sektor furnitur belum masuk sampai ke sana. Ini diperlukan adanya pameran yang nantinya bisa membawa produk furnitur unggulan UMKM dalam negeri sampai ke mancanegara. Sehingga, bisa meningkatkan pendapatan UMKM di daerah,” pungkas politisi Fraksi Partai Gerindra ini. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...